TINJAUAN KONSEP COMMUNITY DEVELOPMENT

Secara umum community development dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program Community Development memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (community based), berbasis sumber daya setempat (local resource based) dan berkelanjutan (sustainable). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (empowerment) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (security), keberlanjutan (sustainability) dan kerjasama (cooperation), kesemuanya berjalan secara simultan. 

Sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia sampai dengan saat ini masih memberikan kontribusi yang tinggi terhadap proses pembangunan nasional. Kontribusi yang diberikan oleh sektor ini tidak hanya dalam bentuk sumbangan devisa terhadap negara, tetapi juga dapat dilihat dari multiplier efect yang telah diciptakan oleh industri-industri migas maupun pertambangan di daerah-daerah. Salah satu multiplier efect yang disumbangkan oleh industri yang bergerak di sektor energi dan sumber daya mineral adalah melalui program-program community development. Program-program community development yang dilaksanakan oleh industri tersebut selain merupakan bagian dari corporate social responsibility, juga dalam kerangka mempersiapkan life after mining/operation bagi daerah maupun masyarakat sekitarnya. 

Berbicara tentang masalah community development ini, tampaknya bukan hanya di dunia pertambangan dan migas yang melakukan hal ini. Berbagai industri dan dunia usaha di Indonesia dan juga di seluruh dunia tampaknya telah memiliki arah yang sama untuk mengembangkan hubungan yang lebih harmonis dengan komunitas lokal. Hal ini sebenarnya merupakan komitmen bersama banyak pihak sebagai implementasi paradigma pembangunan berkelanjutan. 

Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan dimana diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya, mempunyai 3 pilar utama (pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan & keberlanjutan) yang bersumber dari dua gagasan penting yaitu : (1) gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia, yang harus diberi prioritas utama. (2) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi social masyarakat terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan hari depan. Jadi dalam paradigma ini tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutannya yang artinya tidak harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa memperdulikan kebutuhan masa yang akan datang, akan tetapi mengusahakan agar keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut pada masa selanjutnya pada generasi kemudian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, industri tidak lagi dituntut untuk hanya mewujudkan citranya melalui kampanye yang baik namun juga harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. Pengusahaan yang dapat bertanggungjawab akan memperhatikan corporate social responsibility semaksimal mungkin, yang didukung oleh good corporate governance. Disinilah menjadi penting untuk kemudian membicarakan program community development sebagai wujud social responsibility perusahaan. 

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa perusahaan melakukan kegiatan community development, antara lain adalah: 

Untuk keperluan praktis, dapat dikemukakan bahwa dalam ilmu sosial banyak terdapat istilah-istilah yang berbeda dengan pengertian yang sama. Istilah pengembangan masyarakat sesungguhnya bersumber pada istilah community development, yang kemudian oleh Jack Rothman (1979), disamakan pula dengan locality development. Dengan demikian jika dalam tulisan ini disebutkan ke tiga istilah tersebut, sesungguhnya pengertiannya sama. 

Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai :”sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat”. PBB (1955) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berikut: 

"Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri”. 

Tropman, dkk (1993) mengemukakan, bahwa :

"…locality development merupakan suatu cara untuk memperkuat warga masyarakat dan untuk mendidik mereka melalui pengalaman yang terarah agar mampu melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka sendiri pula”. 

Dari ke dua definisi tersebut dapat difahami dua hal : 

Konsep ini diterapkan pada sebuah lingkungan masyarakat setempat (locality/community), yang biasanya masih memiliki norma-norma sosial tentang konsensus, homogenitas, dan harmoni (identik dengan masyarakat perdesaan). 

1. Tujuan : 

• Tujuan antara : membangkitkan partisipasi penuh warga masyarakat. 
• Tujuan akhir : perwujudan kemampuan dan integrasi masyarakat untuk dapat membangun dirinya sendiri. 

Dengan bertumpu pada inisiatif dan partisipasi penuh warga masyarakat, maka penerapan CD/LD lebih ditekankan kepada upaya untuk mengembangkan kapasitas warga masyarakat (client-centered) daripada pemecahan masalah demi masalah (problem-centered). Bagi para perancang program pengembangan masyarakat, locality development berarti program pendidikan bagi masyarakat untuk mampu mengaktualisasikan dirinya sendiri dalam program-program pembangunan. 

3. Kandungan operasional dalam Locality Development. 

a. Kepemimpinan lokal 

Dengan system kemasyarakatan local yang relative masih bersifat organis dengan pola interaksi harmonis, maka dalam perencanaan dan implementasi program pengembangan masyarakat perlu dipertimbangkan, bahwa pemimpin-pemimpin masyarakat masih menempati posisi kunci baik dalam pembuatan keputusan maupun sebagai representasi masyarakat lokal itu sendiri. 

b. Jaringan Hubungan antar Kelompok (Intergroup relations) 

Masyarakat merupakan suatu system sosial yang besar, yang di dalamnya berisikan unit-unit sosial yang lebih kecil yang disebut kelompok. Dalam praktik pengembangan masyarakat, sesungguhnya yang dihadapi dan dikembangkan adalah kelompok-kelompok warga masyarakat sehingga menjadi sebuah jaringan kerja yang sinergis. Demikianlah mengapa pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (community organization and community development), sering pula disebut sebagai ‘intergroup relations’. 

Dihubungkan dengan interaksi industri-masyarakat sekitar, maka fihak industri harus merancang dan mengembangkan program-program pengembangan masyarakat dengan pengertian konsep termaksud. Hal tersebut berarti bahwa fihak industri harus menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam durasi yang panjang, yang tidak hanya bertumpu pada pemberian bantuan sosial yang sifatnya sementara dan pendukung; bahkan dalam jangka panjang bersifat kontra-produktif baik untuk pengembangan masyarakat maupun untuk pengembangan industri itu sendiri. 

Assumsi yang fundamental bagi Community Social Work (Murray G. Ross, 1967): 

1. Sebuah komunitas dapat mengembangkan kapasitasnya untuk menghadapi masalah-masalah mereka;
2. Orang-orang ingin berubah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya; 
3. Orang-orang perlu berpartisipasi dalam pembuatan, penyesuaian, dan pengendalian perubahan penting yang terjadi dalam komunitasnya; 
4. Perubahan dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan kepada self-imposed dan self developed memiliki pengertian dan ketetapan bahwa perubahan yang dipaksakan tidak dapat dilakukan; 
5. Sebuah “pendekatan yang holistik” dapat lebih berhasil dalam mengatasi permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh “pendekatan yang terfragmentasi”; 
6. Demokrasi membutuhkan partisipasi dan tindakan yang kooperatif dalam persoalan masyarakat, dan orang-orang harus mempelajari berbagai keterampilan yang membuatnya menjadi memungkinkan;
7. Pada umumnya orang-orang membutuhkan bantuan dalam pengorganisasian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sebagai individu membutuhkan bantuan dalam mengatasi kebutuhan individualnya. 

Karakteristik Community Development (W. David Harrison, 1995) 

1. Praktek CD memiliki fokus secara luas pada tujuan partisipasi masyarakat; 
2. Praktek CD meliputi penemuan tujuan-tujuan yang biasanya terdapat dalam masyarakat; 
3. Praktek CD hampir selalu melibatkan organisasi, dan khsususnya berkenaan dengan menolong anggota masyarakat mengembangkan cara baru untuk menjaga keberfungsian organisasi (Selsky, 1991). 

Asumsi Fundamental Community Development (Murray G.Ross,1967). 

1. Sebuah komunitas dapat mengembangkan kapasitasnya untuk menghadapi masalah- masalah mereka.  
2. Orang-orang ingin berubah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. 
3. Orang-orang perlu berpartisipasi dalam pembuatan, penyesuaian, dan pengendalian perubahan penting yang terjadi dan komunitasnya. 
4. Perubahan dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan kepada self imposed dan self developed memiliki pengertian dan ketetapan bahwa perubahan yang dipaksakan tidak dapat dilakukan. 
5. Sebuah pendekatan yang holistik dapat lebih berhasil dalam mengatasi permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh pendekatan yang terfragmantasi. 
6. Demokrasi membutuhkan partisipasi dan tindakan yang kooperatif dalam persoalan masyarakat, dan orang-orang harus mempelajari berbagai keterampilan yang membuatnya menjadi memungkinkan. 
7. Pada umumnya orang-orang membutuhkan bantuan dalam pengorganisasian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebagai individu membutuhkan bantuan dalam mengatasi kebutuhan individualnya. 

Prinsip-prinsip Community Development 

1. Integrated development:  Program CD harus mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan personal/spiritual. 
2. Confronting structural disadvantage: Struktural sosial dalam masyarakat yang tidak menguntungkan dan menghambat perkembangan masyarakat yang dihilangkan. 
3. Human rights: Protection human rights Promotion human rights 
4. Sustainability:  Penggunaan sumber daya yang reneweble daripada non reneweble. Hilangnya ketergantungan masyarakat membuat program bisa berkelanjutan.
5. Empowerment:  Menyediakan sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas warga masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri, dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya.
6. The personal and the political:  Permasalah pribadi dan publik saling berkaitan.
7. Community ownership:  Aset masyarakat bersama perlu untuk perkembangan warganya. 
8. Self reliance:  Masyarakat harus berusaha untuk menggunakan sumber daya miliknya daripada tergantung kepada dukungan eksternal.
9. Independence from state:  Sedapat mungkin tidak tergantung kepada simber-sumber yang diberikan negara agar dapat mengontrol negara. 
10. Immadiate goals and ultimate visions:  Immadiate goals perlu segera dipenuhi, tapi tidak mengabaikan ultimate visions. Pemenuhan immadiate goals dalam kerangka pencapaian ultimate visions. 
11. Organic development:  Masyarakat bersifat organis, memiliki kapsasitasnya sendiri untuk berkembang dan tergantung kepada lingkungannya. CD merupakan proses yang komplek dan dinamis; seni. 
12. The pace of development:  Masyarakat tidak bisa dipaksa untuk berubah secara cepat;masyarakat memiliki kecepatan berubah sendiri. 
13. External expertise:  Penggunaan keahlian yang berasal dari luar harus memperhatikan sifat unik dari masyarakat (local context). 
14. Communtiy building:  CD berusaha mencapai penguatan interaksi sosial dalam masyarakat, kebersamaan warga masyarakat, membantu masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain yang dapat menimbulkan adanya dialog, kesepahaman, dan tindakan sosial bersama. 
15. Process and outcome:  Proses menentukan hasil; proses dan hasil harus terintegrasi. Proses harus merefleksikan hasil;terlalu berkonsentrasi pada proses dapat menyebabkan pencapaian hasil terabaikan. 
16. The integrity of process:  Proses yang terjadi dalam CD harus mampu mencakup pendekatan, teknik, metode, dan lain-lain yang terpadu dan saling mendukung. 
17. Non-violence:  CD tidak dilakukan dengan cara kekerasan (pemaksaan). 
18. Inclusiveness:  Proses harus mencari cara ” to include” daripada ”to exclude”, semua orang harus dighargai walupun mereka berlawanan dan diberikan kesempatan merubah kedudukannya tanpa perlu ”kehilangan muka”.
19. Consensus:  Proses CD dibangun atas dasar konsensus;ada kesepakatan. 
20. Cooperation:  Dalam proses CD masyarakat bersama-sama mengatasi masalah mereka. 
21. Participation:  CD harus selalu berupaya memaksimalkan partisipasi dengan tujuan membuat semua orang terlibat secara aktif dalam proses aktivitasnya. 
22. Defining need:  CD harus mencapai kesepakatan mengenai kebutuhan yang teridentifikasi. Definisi kebutuhan masyarakat harus oleh masyarakat sendiri. 

PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA MELALUI PROGRAM LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) 

Karang Taruna merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berada di Desa / Kelurahan dalam bidang Usaha Kesejahteraan Sosial. Sebagai wadah pembinaan tentu saja mempunyai beberapa program yang akan dilaksanakan yang melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada di Desa / Kelurahan yang bersangkutan. 

Sebagai Lembaga / Organisasi yang bergerak di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan berfungsi sebagai subyek. Karang Taruna sedapat mungkin mampu menunjukkan fungsi dan peranannya secara optimal. Sebagai organisasi tentunya harus memiliki susunan pengurus dan anggota yang lengkap dan masing-masing anggota dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya serta dapat dapat bekerja sama dengan didukung oleh administrasi yang tertib dan teratur. Memiliki program kegiatatan yang jelas sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada disekitarnya. 

Program Kegiatan Karang Taruna belangsung secara melembaga terarah dan berkesinambungan serta melibatkan seluruh unsur generasi muda yang ada. Kemampuan untuk menghimpun dana secara tetap baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swadaya masyarakat untuk pelaksanaan program masyarakat kegiatannya. 

Karang Taruna harus memiliki sarana prasarana yang memadai baik secara tertulis maupun administrasi. Keberadaan Karang Taruna harus mampu menunjukkan peran dan fungsinya secara optimal di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan legetimasi dan kepercayaan kepada komponen-komponen yang lain, yang sama-sama berpatisipasi dalam Pembangunan Desa / Keluraharan khususnya pembangunan dalam pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, salah satu komponen yang berperan dalam pembangunan Desa / Kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ). 

LPM bersama-sama dengan komponen-komponen yang lain sesuai dengan tugas, fungsi dan peranannya yang berkepentingan membangun Desa / Kelurahan masing-masing. Mengetahui bahwa LPM sebagai lembaga masyarakat yang mewadahi segenap aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan secara menyeluruh ( Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Pertahana dan Keamanan ) dan mempunyai tugas yang menyelenggarakan musyawarah Desa / Kelurahan, maka Karang Taruna sebagai salah satu bagian dari partisipasi pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan selalu koordinasi, konsultasi, koreksi dan memberikan kritik atau/saran maupun bentuk yang lain dengan LPM. Pemberdayaan Karang Taruna dengan program LPM dalam Usaha Kesejahteraan Sosial ( UKS ), telah di ketahui bersama bahwa Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang ada di Desa / Kelurahan mempunyai tugas pokok yaitu : bersama-sama pemerintah menangani permasalahan sosial ( Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial ). 

Sebagai organisasi Karang Taruna mempunyai program yang disesuaikan dengan kepentingan / keadaan masyarakat Desa / Kelurahan masing-masing. Dalam program / kegiatan yang dilaksanakan LPM dan setelah dicermati, dikaji dan dipahami maka dapat ditarik suatu garis kerjasama koordinasi, saling mengisi, saling mendukung dan saling sumbang saran dengan program / kegiatan Karang Taruna sebagai bagian dari partisipasi masyarakat khususnya generasi muda, bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, programam-programnya akan dilaksanakan bersama-sama membahu pemerintah dalam pembangunan di Desa / Kelurahan meskipun, Karang Taruna kosentrasinya pada Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan kondisi masing-masing Karang Tarunanya. 

Karang Taruna diharapkan mampu menyikapi dan menangani berbagi permasalahan kesejahteraan sosial para pemuda dan warga masyarakat umumnya, LPM sebagai wahana partisipasi masyarakat ( salah satunya Karang Taruna ) akan selalu memberikan spirit, dorongan dan membantu pembangunan Karang Taruna melalui program-program yang telah direncanakan Karang Taruna. Karang Taruna yang telah siap dengan program-programnya dan telah dikoordinasikan disingkronkan dengan LPM akan segera memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai yang diharapkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, mengingat Karang Taruna sebagai ujung tombaknya dan berarti pula Karang Taruna mengisi kegiatan LPM dengan bekal kemampuan dan kemapanan yang optimal, Karang Taruna akan mampu secara maksimal menangani permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga permasalahan sosial yang ada di Desa / Kelurahan akan menjadi berkurang atau bahkan hilang.

Dengan demikian LPM mampu memberikan kontribusi kepada Karang Taruna secara optimal melalui program-programnya dan masyarakat sendiri merasakan dampaknya yaitu permasalahan sosial berkurang, kesejahteraan sosial meningkat dan kesetiakawanan sosial maupun kebersamaan sosial menjadi kental. Beberapa program UKS Karang Taruna yang dapat dikontribusikan dengan lembaga / organisasi lain dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, antara lain: Pencegahan / preventif terhadap tumbuhnya kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan lain-lain melalui kegiatan olah raga, kesenian dan rekreasi dll. Pelayanan dan rehabilitasi sosial antara lain :kebersihan lingkungan, penyantunan para penyandang cacat anak terlantar secara rujukan maupun langsung, penyantunan para korban bencana dan lain-lain. Pengembangan melalui kerjasama dengan organisasi sosial yang ada, pembentukan Kelompok Usaha Bersama, ketrampilan ekonomi produktif dll. Kependudukan dan lingkungan hidup, kesehatan dan gizi, KB, pertanian dll. 

Program-program tersebut bersifat fleksibel ( dapat berubah ), mengembangkan dan tuntas tanpa menimbulkan akses-akses negatif. Adapun fungsinya antara lain: sebagai pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan penunjang. Selain dari program , banyak kegiatan yang dapat diprogramkan untuk membangun Desa / Kelurahan khususnya pada bidang kesejahteraan.

Integrated development 

• Program CD harus mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan personal/spiritual. 

Empowerment 

• Menyediakan sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas warga masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri, dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. 

Sustainability 

• Penggunaan sumber daya yang reneweble daripada non reneweble. 
• Hilangnya ketergantungan masyarakat membuat program bisa berkelanjutan. 

Consensus

• Proses CD dibangun atas dasar konsensus;ada kesepakatan. 

Participation 

• CD harus selalu berupaya memaksimalkan partisipasi dengan tujuan membuat semua orang terlibat secara aktif dalam proses aktivitasnya. 

Cooperation

• Dalam proses CD masyarakat bersama-sama mengatasi masalah mereka 

Non-violence 

• CD tidak dilakukan dengan cara kekerasan (pemaksaan). 

Communtiy building 

• CD berusaha mencapai penguatan interaksi sosial dalam masyarakat, kebersamaan warga masyarakat, membantu masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain yang dapat menimbulkan adanya dialog, kesepahaman, dan tindakan sosial bersama. 

The pace of development 

• Masyarakat tidak bisa dipaksa untuk berubah secara cepat;masyarakat memiliki kecepatan berubah sendiri. 

The personal and the political

• Permasalah pribadi dan publik saling berkaitan. 

Community ownership 

• Aset masyarakat bersama perlu untuk perkembangan warganya. 

Organic development

• Masyarakat bersifat organis, memiliki kapsasitasnya sendiri untuk berkembang dan tergantung kepada lingkungannya. 
• CD merupakan proses yang komplek dan dinamis; seni. 

Defining need

• CD harus mencapai kesepakatan mengenai kebutuhan yang teridentifikasi.
• Definisi kebutuhan masyarakat harus oleh masyarakat sendiri. 

Human rights 

• Protection human rights 
• Promotion human rights 

• Suharto, edi. 2005. Kebijakan Sosial. Jakarta. 
• Katner. 1994. Administrasi pekerjaan Sosial. 
• Ife, Jim. 2006. Community Developtment. Australia
• www.ninecorporatetrainer.com 
• www.bandungkab.go.id